Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang Dipersamakan. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.