Pasal 4

(1) Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD. (2) Data belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari data perhitungan pengalokasian Dana Alokasi Umum. (3) Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diperoleh dari Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran transfer ke daerah. (4) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.