Pasal 2

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah; b. pengujian kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak dan konfirmasi setoran penerimaan Pajak atas Belanja Daerah; c. konfirmasi kebenaran perhitungan/penyetoran Pajak atas Belanja Daerah; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pemeriksaan/verifikasi Pajak terhadap pelaksanaan pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak atas Belanja Daerah; e. penyetoran Pajak terutang; dan f. sanksi.