Pasal 116

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan TKDD. (2) Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggunaan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.