Pasal 26

(1) Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang () sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas: a. pencairan blokir/tanda bintang () karena telah dilengkapinya syarat administratif berupa dokumen pendukung seperti:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);

2. loan agreement dan/atau grant agreement dan Nomor Register;

3. Annual Work Plan (AWP) PHLN;

4. dokumen studi kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED);

5. dokumen rincian alokasi anggaran dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menurut SKPD;

6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU;

7. peraturan perundangan sebagai dasar pengalokasian;

8. peraturan atas pembentukan organisasi termasuk reorganisasi;

9. SK pembentukan Tim;

10. SK pemberian tunjangan;

11. persetujuan DPR RI;

12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

13. risalah lelang;

14. dokumen clearance;

15. hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pembayaran eskalasi;

16. hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan;

17. referensi harga untuk input yang tidak tercantum dalam standar biaya masukan;

18. ijin prinsip dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) untuk pakaian dinas/seragam;

19. ijin penggunaan PNBP/Penerimaan BLU;

20. penggunaan belanja pegawai transito; b. pencairan blokir/tanda bintang () terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat; c. pencairan blokir/tanda bintang () dana output cadangan. (2) Pencairan blokir/tanda bintang (*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar.