Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD secara semesteran kepada: a. Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar; dan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. (2) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada: a. minggu pertama bulan Agustus 2013 untuk Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester I; dan b. minggu pertama bulan April 2014 untuk Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II. (3) Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya; b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran DTP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD per semester. (4) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan DTP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Format Rekapitulasi Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.