Pasal 8

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam melaksanakan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan.