Pasal 24
BAB 6 — KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
KOP SURAT PDAM KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN/KOTA ..... Nomor: SSSSSSSS Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Kabupaten/Kota …. dengan ini kami menyatakan bahwa PDAM Kabupaten/Kota …. bersedia untuk melunasi Kewajiban Pokok per cut-off date 30 Juni 2015 selambat- lambatnya tanggal ... Februari 2016. Atas pelunasan kewajiban pokok tersebut, selanjutnya PDAM Kabupaten/Kota …. mengikuti skema penyelesaian Piutang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Direktur/Direktur Utama PDAM Kabupaten/Kota …. .................................................. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
KOP SURAT PDAM KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN/KOTA ..... Nomor: SSSSSSSS Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Kabupaten/Kota ... dengan ini kami menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota ... dan DPRD Kabupaten/Kota ... bersedia untuk mengikuti skema pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota …. akan mengalokasikan dana untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dan selanjutnya akan dikompensasikan sebagai pembayaran seluruh kewajiban pokok dan/atau pembayaran seluruh kewajiban non pokok kepada PDAM dalam APBD-P 2016. Besaran dana pembayaran tersebut sama dengan besaran dana yang diterima dari Pemerintah Pusat. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Ketua DPRD ……………………. Bupati …………………….… Direktur/Direktur Utama PDAM Kabupaten/Kota ... ………………….…….. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 31/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOP SURAT PDAM KABUPATEN/KOTA Nomor :