Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKEU Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 31-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

regulation_id: PERMENKEU_31-pmk-02-2013_2013 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/scraped-md/permenkeu-31-pmk-02-2013-2013

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.211, 2013 KEMENTERIN KEUANGAN. Standar Biaya. Tahun Anggaran 2013. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.02/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Kementerian Negara/Lembaga terhadap perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran serta mengakomodir beberapa Standar Biaya Masukan yang belum tercantum dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:
  2. Angka mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP), angka 3 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
  3. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) (dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4)
  4. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA OB 680.000 2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta Per Paket 680.000 b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta OP 850.000 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 1.020.000 d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.270.000 e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.520.000 f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.780.000 g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 2.120.000 h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 2.450.000 i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 2.790.000 j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 3.130.000

k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.580.000 l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 4.030.000 m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.490.000 n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 4.940.000 o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP 5.560.000

(dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4) 2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta
Per Paket 760.000 b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OP 760.000 c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 920.000 d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 1.140.000 e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.370.000 f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.600.000 g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.910.000 h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 2.210.000 i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 2.520.000 j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2.820.000 k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 3.230.000 l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 3.640.000 m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 4.040.000 n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 4.450.000 o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP 5.010.000

2.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)

a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta
Per Paket 450.000 b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta OP 450.000 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta Per paket 450.000 d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OP 480.000 e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OP 600.000 f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 720.000 g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 910.000 h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 1.090.000 i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.270.000 j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.510.000

(dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4)

k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1.750.000 l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 1.990.000 m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 2.230.000 n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 2.560.000 o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 2.880.000 p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 3.200.000 q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 3.520.000 r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun OP 3.960.000

  1. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4)

3.1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA OB 420.000

3.2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA

a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta
OP 420.000

b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta OP 520.000

c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP 620.000

d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 770.000

e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP 910.000

f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.060.000

g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP 1.260.000

h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1.450.000

i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP 1.650.000

j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP 1.840.000 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211

(dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4)

k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP 2.100.000

l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP 2.370.000

m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP 2.630.000

n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP 2.890.000

o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas
Rp1 triliun OP 3.250.000 25. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4) 25. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DALAM KANTOR Orang/Kali 250.000

  1. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY) (dalam US$) NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN
    PERWAKILAN - JAKARTA Published Business First Published Business First (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
  2. Abu Dhabi 1,150 3,060 3,790 1,140 3,270 3,790
  3. Abuja 3,400 5,240 8,410 3,220 6,278 8,410
  4. Addis Ababa 2,221 3,080 4,950 1,950 3,350 4,380
  5. Alger 3,490 4,300 6,437 2,610 4,370 6,976
  6. Amman 1,840 3,970 4,662 1,860 2,730 4,081
  7. Amsterdam 2,413 3,750 5,410 2,306 3,670 6,162
  8. Ankara 1,860 2,800 3,800 1,890 2,660 3,700
  9. Antananarivo 4,210 5,730 7,260 4,210 5,730 7,820
  10. Astana 3,160 4,960 8,090 3,660 4,212 8,650
  11. Athena 3,820 4,830 9,120 2,850 3,160 8,120
  12. B.S Begawan
  13. Baghdad 1,703 3,000 4,620 1,879 3,000 3,930
  14. Baku 1,949 3,106 4,163 1,838 3,424 4,163
  15. Bangkok 1,220 1,376
  16. Beijing 1,712 2,076 1,040 1,712 2,076
  17. Beirut 1,460 2,890 5,232 1,130 3,100 4,900

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211

(dalam US$) NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN
PERWAKILAN - JAKARTA Publishe d Busine ss first Publish ed Busin ess first (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 17. Beograd 2,889 4,650 7,270 3,460 4,600 7,850 18. Berlin 2,610 3,360 7,300 2,620 3,020 6,330 19. Bern 2,300 4,200 9,450 3,590 4,550 9,450 20. Bogota 3,090 7,190 8,750 4,310 7,750 8,910 21. Brasilia 3,310 5,060 9,990 4,450 6,820 10,280 22. Bratislava 1,980 3,473 5,594 2,036 3,473 5,594 23. Brussel 3,370 5,346 7,820 3,500 5,346 8,612 24. Bucharest 2,351 4,350 6,880 2,810 3,790 7,290 25. Budapest 1,620 4,340 6,880 2,670 3,500 7,390 26. Buenos Aires 3,200 5,680 9,050 3,700 6,720 10,630 27. Cairo 2,060 3,190 4,450 1,984 2,410 4,080 28. Canberra 2,130 2,490 3,420 1,520 2,860 3,878 29. Cape Town 3,590 3,670 7,260 3,460 3,610 8,430 30. Caracas 3,060 5,880 11,123 3,320 7,060 11,123 31. Chicago 2,410 5,140 6,020 2,190 5,399 6,680 32. Colombo 1,249 1,810 1,150 1,810 33. Dakar 3,230 6,540 9,620 3,030 5,880 9,520 34. Damascus 1,740 3,120 4,120 1,610 3,030 4,420 35. Dar Es Salaam 2,930 4,130 6,590 2,330 3,140 6,420 36. Darwin 1,125 1,703 2,063 1,703 3,121 37. Davao City 1,430 1,700 1,290 1,620 38. Den Haag 3,060 4,930 6,590 2,790 4,130 7,714 39. Dhaka 1,213 1,630 1,213 1,469 40. Dili 1,230 1,580 1,180 1,360 41. Doha 1,460 2,390 4,220 1,490 2,730 3,821 42. Dubai 1,470 2,110 5,470 1,490 2,230 5,519 43. Frankfurt 3,340 3,650 7,390 3,350 4,360 8,310 44. Guangzhou 1,720 2,600 1,020 1,632 2,390 45. Hamburg 3,280 5,010 5,971 3,340 4,825 5,971 46. Hanoi 1,070 1,240 1,250 47. Harare 3,010 3,700 7,180 2,950 3,780 6,810 48. Havana 3,500 6,550 7,100 3,500 6,550 7,100 49. Helsinki 2,530 4,745 7,180 2,610 3,700 8,100 50. Ho Chi Minh 1,160 1,010 51. Hongkong 1,410 1,630 1,700 2,120 52. Houston 2,010 4,040 8,530 1,970 5,190 8,180 53. Islamabad 1,340 2,380 3,070 1,390 2,310 3,200 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 54. Istanbul 1,859 2,621 4,114 1,842 2,926 4,150 55. Jeddah 1,770 2,890 4,460 1,630 2,270 4,160

(dalam US$) NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA Published Business first Published Business first (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 56. Jenewa 2,167 3,740 7,060 2,170 3,540 7,010 57. Johor Bahru 58. Kaboul 1,630 2,005 2,930 1,501 1,981 2,545 59. Karachi 1,260 2,470 2,730 1,190 1,920 2,730 60. Khartoum 2,400 3,606 5,260 2,400 2,770 4,090 61. Kopenhagen 2,973 3,498 6,427 2,802 3,208 6,409 62. Kota Kinabalu 2,060 3,635 6,530 1,980 3,590 6,720 63. Kuala Lumpur 64. Kuching 65. Kuwait 1,500 1,350 66. Kiev 1,630 2,240 3,110 1,710 2,130 3,015 67. Lima 3,920 7,150 10,000 3,990 6,600 10,500 68. Lisabon 1,740 2,970 5,711 1,740 3,120 5,941 69. London 3,350 4,357 7,120 2,080 4,770 7,030 70. Los Angeles 1,730 3,750 4,340 1,790 3,800 4,720 71. Madrid 2,905 3,814 7,410 2,760 3,814 8,080 72. Manama 1,730 2,150 5,120 1,690 2,050 5,120 73. Manila 1,240 1,620 1,200 1,380 74. Maputo 3,010 5,240 6,080 3,080 4,520 5,870 75. Marseille 2,100 4,059 7,300 2,690 4,059 7,880 76. Melbourne 1,350 2,300 3,162 1,350 2,611 3,162 77. Mexico City 2,800 5,160 8,538 3,470 6,460 9,458 78. Moskow 2,310 4,890 6,500 2,680 4,900 5,650 79. Mumbay 1,870 2,620 1,280 2,320 80. Muscat 1,980 2,450 4,750 2,060 3,110 4,530 81. Nairobi 3,270 4,000 5,492 3,130 4,190 5,500 82. New Delhi 1,607 2,350 1,260 1,920 83. New York 2,485 4,620 7,890 2,370 4,832 7,940 84. Noumea 1,960 3,809 4,612 1,930 3,809 4,612 85. Osaka 1,250 2,040 2,620 1,190 2,149 2,563 86. Oslo 3,239 3,818 5,870 3,320 3,818 5,740 87. Ottawa 2,100 3,480 5,570 2,630 4,250 6,449 88. Panama City 6,785 9,390 14,550 7,735 8,190 14,690 89. Paramaribo 6,360 7,595 12,540 5,882 7,595 12,280 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 90. Paris 2,153 3,290 7,412 2,129 4,070 7,412 91. Penang 92. Perth 1,100 2,551 1,441 2,670

(dalam US$) NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN
PERWAKILAN – JAKARTA Published Business first Published Business First (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 93. Phnom Penh 1,130 1,340 1,206 1,460 94. Port Moresby 1,500 2,417 2,927 1,493 2,617 3,040 95. Praha 2,480 3,500 4,860 2,120 4,580 5,840 96. Pretoria 2,417 3,670 4,572 2,352 3,610 4,439 97. Pyongyang 1,390 1,599 1,937 1,500 1,699 1,937 98. Quito 6,064 6,530 13,420 5,040 6,440 14,240 99. Rabat 2,830 3,520 6,285 2,910 3,680 5,690 100. Riyadh 1,580 2,450 2,870 1,530 2,070 2,990 101. Roma 1,890 3,819 4,480 1,890 3,819 4,480 102. San Francisco 1,710 3,308 5,342 1,605 3,981 5,342 103. Sana'a 1,880 3,060 3,910 1,510 2,940 3,840 104. Santiago 4,830 6,800 7,070 3,520 5,050 6,980 105. Sarajevo 3,840 5,800 8,600 3,700 5,703 9,260 106. Seoul 1,090 1,280 1,743 1,310 1,650 107. Shanghai 1,196 1,744 2,017 1,010 1,945 2,380 108. Singapura 109. Sofia 1,930 3,340 6,210 1,250 3,450 5,978 110. Songkhla 1,010 1,220 1,050 1,200 111. Stockholm 2,840 4,405 6,970 2,360 4,405 6,256 112. Suva 2,380 4,710 5,060 2,460 4,300 5,940 113. Sydney 1,840 2,280 2,680 1,420 2,393 2,611 114. Tashkent 3,672 3,930 4,900 3,380 3,561 5,710 115. Tawau 1,370 1,480 116. Teheran 1,550 2,733 3,580 1,640 2,733 3,580 117. Tokyo 1,070 1,570 2,140 1,190 2,140 2,520 118. Toronto 1,970 3,390 7,270 1,990 3,420 7,740 119. Tripoli 2,580 3,230 5,660 2,460 3,870 4,440 120. Tunis 2,890 4,310 4,890 2,370 3,610 5,670 121. VanCouver 1,980 2,420 4,310 1,890 3,800 4,190 122. Vanimo 1,904 2,192 2,654 1,904 2,192 2,654 123. Vatican 1,890 3,819 4,480 1,890 3,819 4,480 124. Vientiane 1,250 1,380 1,057 1,600 125. Warsawa 1,730 4,290 4,800 1,760 4,042 4,915 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 126. Washington 2,320 5,800 8,590 2,200 5,850 7,500 127. Wellington 1,760 3,120 4,100 1,620 3,190 4,170 128. Wina 2,410 3,200 6,550 2,320 3,650 5,920 129. Windhoek 3,755 6,810 8,190 3,030 6,320 8,230 130. Yangoon 1,100 1,100 131. Zagreb 1,980 3,790 9,720 1,910 3,810 9,510

  1. Menambah 1 (satu) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 yakni angka 31 mengenai Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut: (dalam rupiah) NO URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI 31.1 Kereta api

a. Pengepakan dan
Penggudangan m3 75.000 b. Angkutan km/m3 Sesuai tarif berlaku 31.2 Truk a. Pengepakan dan Penggudangan m3 60.000 b. Angkutan km/m3 31.3 Angkutan Laut/ Sungai a. Pengepakan dan Penggudangan m3 75.000 b. Angkutan km/m3 c. Angkutan Laut/Sungai m3

Sesuai tarif berlaku

  1. Angka 7 mengenai Honorarium Penelitian/Perekayasaan, angka 11 mengenai Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti, angka 13 mengenai Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, angka 27 mengenai Satuan biaya Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday di Dalam Kota, angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dan angka 30 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
  2. Honorarium Penelitian/Perekayasaan

7.1 Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/ Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada
fungsional peneliti/perekayasa yang terdiri dari Peneliti/Perekayasa Utama, Peneliti/ Perekayasa Madya, Peneliti/Perekayasa Muda, dan Peneliti/Perekayasa Pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/ perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/Perekayasa), kepada Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti/Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium Kelebihan Jam Penelitian untuk Peneliti/Perekayasa Pertama.

7.2 Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari Pembantu Peneliti/Perekayasa, Koordinator Peneliti/Perekayasa, Sekretariat Peneliti/ Perekayasaan, Pengolah Data, Petugas Survey, Pembantu Lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana dimaksud pada angka 7.2 huruf a yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan: Honorarium penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas. 11. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari satuan biaya honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya dimaksud dapat dilampaui dengan mengacu pada ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah.

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 27. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday di Dalam Kota

Uang harian paket fullboard di luar kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota. Uang saku paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota diberikan kepada peserta dan panita kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan) dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 28. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggung jawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. 30. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Pejabat yang berwenang yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya. Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri: a. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A; b. Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B; atau c. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D; Catatan: a. Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah: 1) isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan; 2) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 3) anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 4) anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. b. Untuk perjalanan dinas pindah antar perwakilan (cross-posting) mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan/atau anggota keluarga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. 2) Penetapan biaya transportasi tersebut agar tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011, yang menyebutkan bahwa biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai dan/atau anggota keluarga sesuai klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut: a) Moda Transportasi Udara terdiri dari: i. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A. ii. Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan B. iii. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business. b) Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Business untuk semua golongan.

  1. Menambah 1 (satu) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012,
    yakni angka 31 mengenai Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

  2. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri Satuan biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang. Satuan biaya ini pada dasarnya merupakan bantuan yang www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 diberikan pemerintah kepada Pejabat Negara/pegawai Negeri yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

  3. Angka mengenai Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota, angka 19 mengenai Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jam), angka 20 mengenai Satuan Biaya Sewa Kendaraan (per delapan jam), dan angka 28 mengenai Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: (dalam rupiah) NO. URAIAN SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4)

  4. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA Orang/Kali 110.000

  5. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN (PER HARI) (dalam rupiah) NO. PROVINSI BIAYA TA 2013 (1) (2) (3)

  6. ACEH 6.800.000

  7. SUMATERA UTARA 11.000.000

  8. R I A U 7.300.000

  9. KEPULAUAN RIAU 7.700.000

  10. J A M B I 6.600.000

(dalam rupiah) NO. PROVINSI BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) 6. SUMATERA BARAT 6.500.000 7. SUMATERA SELATAN 9.000.000 8. LAMPUNG 8.000.000 9. BENGKULU 6.600.000 10. BANGKA BELITUNG 7.300.000 11. B A N T E N 6.500.000 12. JAWA BARAT 17.200.000 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 13. D.K.I. JAKARTA 17.500.000 14. JAWA TENGAH 10.500.000 15. D.I. YOGYAKARTA 10.500.000 16. JAWA TIMUR 10.100.000 17. B A L I 15.000.000 18. NUSA TENGGARA BARAT 7.400.000 19. NUSA TENGGARA TIMUR 7.400.000 20. KALIMANTAN BARAT 7.000.000 21. KALIMANTAN TENGAH 7.500.000 22. KALIMANTAN SELATAN 7.000.000 23. KALIMANTAN TIMUR 7.700.000 24. SULAWESI UTARA 11.500.000 25. GORONTALO 7.100.000 26. SULAWESI BARAT 7.200.000 27. SULAWESI SELATAN 10.500.000 28. SULAWESI TENGAH 7.200.000 29. SULAWESI TENGGARA 7.200.000 30. MALUKU 8.000.000 31. MALUKU UTARA 8.000.000 32. P A P U A 15.000.000 33. PAPUA BARAT 11.000.000

  1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (PER HARI) (dalam rupiah) NO PROVINSI RODA 4 RODA 6 / BUS SEDANG RODA 6 / BUS BESAR (1) (2) (3) (4) (5)

  2. ACEH 710.000 1.900.000 3.400.000

  3. SUMATERA UTARA 650.000 1.800.000 2.700.000

  4. R I A U 730.000 2.000.000 2.900.000

  5. KEPULAUAN RIAU 760.000 2.000.000 3.300.000

  6. J A M B I 650.000 1.800.000 2.800.000

  7. SUMATERA BARAT 640.000 1.700.000 2.700.000

  8. SUMATERA SELATAN 640.000 1.800.000 3.400.000

  9. LAMPUNG 640.000 1.700.000 2.700.000

  10. BENGKULU 650.000 1.800.000 2.800.000 www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211

  11. BANGKA BELITUNG 710.000 1.900.000 2.900.000

  12. B A N T E N 640.000 1.700.000 2.700.000

  13. JAWA BARAT 650.000 1.900.000 2.800.000

  14. D.K.I. JAKARTA 650.000 1.800.000 2.800.000

  15. JAWA TENGAH 640.000 1.700.000 2.700.000

  16. D.I. YOGYAKARTA 650.000 1.800.000 2.700.000

  17. JAWA TIMUR 640.000 1.700.000 2.700.000

  18. B A L I 730.000 2.100.000 2.800.000

  19. NUSA TENGGARA BARAT 730.000 2.100.000 2.800.000

  20. NUSA TENGGARA TIMUR 740.000 2.200.000 3.000.000

  21. KALIMANTAN BARAT 720.000 1.900.000 3.100.000

  22. KALIMANTAN TENGAH 760.000 2.400.000 3.400.000

  23. KALIMANTAN SELATAN 650.000 1.800.000 2.900.000

  24. KALIMANTAN TIMUR 750.000 2.000.000 3.300.000

  25. SULAWESI UTARA 740.000 1.900.000 3.200.000

  26. GORONTALO 680.000 1.800.000 2.800.000

  27. SULAWESI BARAT
    650.000 1.800.000 2.800.000

  28. SULAWESI SELATAN 640.000 2.100.000 2.800.000

  29. SULAWESI TENGAH 710.000 1.800.000 2.900.000

  30. SULAWESI TENGGARA 710.000 1.900.000 2.900.000

  31. MALUKU 820.000 2.500.000 3.500.000

  32. MALUKU UTARA 830.000 2.600.000 3.600.000

  33. P A P U A 950.000 3.500.000 4.500.000

  34. PAPUA BARAT 900.000 3.000.000 3.900.000

  35. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN BIAYA TA 2013 (1) (2) (3) (4)

  36. ACEH OK
    90.000

  37. SUMATERA UTARA OK
    82.000

  38. R I A U OK
    70.000

  39. KEPULAUAN RIAU OK
    91.000

  40. J A M B I OK
    60.000

  41. SUMATERA BARAT OK
    125.000

  42. SUMATERA SELATAN OK
    90.000

  43. LAMPUNG OK
    110.000

  44. BENGKULU OK
    80.000

  45. BANGKA BELITUNG OK
    60.000 (dalam rupiah) www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211

  46. B A N T E N OK
    285.000

  47. JAWA BARAT OK
    60.000

  48. D.K.I. JAKARTA OK
    170.000

  49. JAWA TENGAH OK
    50.000

  50. D.I. YOGYAKARTA OK
    70.000

  51. JAWA TIMUR OK
    125.000

  52. B A L I
    OK
    100.000

  53. NUSA TENGGARA BARAT OK
    150.000

  54. NUSA TENGGARA TIMUR OK
    72.000

  55. KALIMANTAN BARAT OK
    90.000

  56. KALIMANTAN TENGAH OK
    70.000

  57. KALIMANTAN SELATAN OK
    90.000

  58. KALIMANTAN TIMUR OK
    290.000

  59. SULAWESI UTARA OK
    110.000

  60. GORONTALO OK
    115.000

  61. SULAWESI BARAT OK
    125.000

  62. SULAWESI SELATAN OK
    120.000

  63. SULAWESI TENGAH OK
    48.000

  64. SULAWESI TENGGARA OK
    115.000

  65. MALUKU OK
    171.000

  66. MALUKU UTARA OK
    110.000

  67. P A P U A OK
    315.000

  68. PAPUA BARAT OK
    125.000

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 6. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota, angka 7 mengenai Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan, angka 19 mengenai Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per empat jam), angka 20 mengenai Satuan Biaya Sewa Kendaraan (per delapan jam), angka 26 mengenai Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor, 28 mengenai Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dan Catatan Umum dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 Yang Berfungsi Sebagai Batas Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 1.
Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.

Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

Catatan:

a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara at cost.

b. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan.

c. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan
kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 7. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota TNI/POLRI Non Organik, narapidana/tahanan, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, ABK cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas SROP dan VTIS, petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas aga untuk lampu suar, penjaga menara suar, kelompok tenaga kesehatan kerja
Satuan biaya pengadaan bahan makanan dibedakan menurut rayon sebagai berikut:

Rayon I : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung.

Rayon
II : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimanatan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

Rayon III
: Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

Daerah Khusus Rayon I, II, dan III untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada masing- masing rayon. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada: a. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 b. Petugas Pengamatan Laut adalah petugas yang melaksanakan survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP). Pihak III, Non Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. c. ABK Cadangan Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasiaan yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat. d. ABK Aktif Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar. e. Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS) f. Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi. g. Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar. h. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.

i. Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan, meliputi: a. Mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas);
b. Mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/AKPOL, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 19. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per hari)

Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan (per hari) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya. 20. Satuan Biaya Sewa Kendaraan (per hari)

Satuan biaya sewa kendaraan (per hari) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidentil atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost.

Catatan:

Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu, dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien. 26. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang melibatkan eselon I lainnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor pejabat Menteri/Setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/Setingkat Menteri; b. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon I/Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon I/Eselon II; c. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor pejabat Eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat Eselon III.

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air minezx ral, dan permen). c. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, Ruang Pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Catatan: a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri. b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang c. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota

  1. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan (fullboard), dan uang harian paket fullboard di luar kota (Lampiran I Nomor 27).
  2. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota. d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I Nomor 27 e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas. f. Dalam hal struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga paling tinggi eselon I, maka satuan biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dapat dilaksanakan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya
  1. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Catatan: a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda. b. Setelah Bandara Kuala Namu beroperasi, tarif taksi di Provinsi Sumatera Utara adalah Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). c. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:
    Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211 a) Berangkat − biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta − biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta b) Kembali − biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto − biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta) Catatan Umum:

1 Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak.

2 Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

3 Untuk Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana Kantor, Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, Konsumsi Rapat, Pengadaan Bahan Makanan, Pengadaan Kendaraan Operasional Bus, Sewa Mesin Fotokopi, Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri, Sewa Kendaraan, Pengadaan Kendaraan Roda (dua) dan Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Pengadaan
Operasional Kantor dan/atau Lapangan (Roda 4), dan Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi PMK Standar Biaya sebagai berikut :

No. Provinsi Kabupaten Toleransi 1. Aceh Simeuleu
134% dari Satuan biaya Provinsi Aceh 2. Sumatera Utara Nias
118% dari Satuan biaya Provinsi Sumut Nias Barat
124% Nias Utara
125% Nias Selatan
130% 3. Sumatera Barat Kep. Mentawai
135% dari Satuan biaya Provinsi Sumbar

www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.211

No. Provinsi Kabupaten Toleransi 4. Sulawesi Utara Kep.Sangihe 140% dari Satuan biaya Provinsi Sulut

Kep. Siau Tagolandang Biaro
141% Kep. Talaud 147% 5. Papua Tolikara 203% dari Satuan biaya Provinsi Papua

Peg. Bintang 225% Nduga 231% Puncak Jaya 251% Intan jaya 264% Puncak
269% 6. Papua Barat Maybrat 156% dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat

Pengertian Istilah:
a. OJ : Orang/Jam b. OH : Orang/Hari c. OB
: Orang/Bulan d. OT
: Orang/Tahun e. OP
: Orang/Paket f. OK
: Orang/Kegiatan g. OR
: Orang/Responden h. Oter : Orang/Terbitan

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPBULIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Referensi Silang (1)
PP 73/2009 — JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA...