Pasal 20

(1) NIPER Pembebasan dibekukan dalam hal Perusahaan: a. tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. tidak melunasi utang bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai dengan jatuh tempo; c. tidak menyampaikan laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau e. diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dengan bukti permulaan yang cukup. (2) Dalam hal NIPER Pembebasan dibekukan, Perusahaan tidak dapat memperoleh fasilitas Pembebasan atas Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).