Pasal 22

(1) Kantor Pusat melakukan pencatatan BMN berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan. (2) Pencatatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap semester kepada Direktur Jenderal.

(3) Sebelum dilakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pusat melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan setiap semester. (4) Laporan pencatatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat.