PERMENKEU
Peraturan Menteri Nomor 240-pmk-03-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR...
Pasal 21
BAB 5 — PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA
(1) Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dapat mencabut permintaan pelaksanaan MAP paling lambat sebelum diperoleh Persetujuan Bersama. (2) Pencabutan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.