Pasal 2

(1) Perkiraanalokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2014 adalahsebesar Rp36.648.410.937.000,00(tiga puluh enamt riliun enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15,5% (lima belaskoma lima persen) sebesar Rp20.710.161.757.900,00 (dua puluh triliun tujuh ratus sepuluh miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), terdiriatas:

1. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15% (lima belaspersen) sebesar Rp20.050.489.398.200,00 (dua puluh triliun lima puluh miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah); dan 2) DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 0,5% (nol koma lima persen) sebesar Rp.659.672.359.700,00 (enam ratus lima puluh Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar. b. DBH SDA Gas Bumidenganporsi 30,5% (tigapuluhkoma lima persen) sebesar Rp15.938.249.179.100,00 (lima belas triliun Sembilan ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah), terdiriatas:
2. DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 30% (tigapuluhpersen) sebesar Rp15.688.979.687.200,00 (lima belas triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah); dan 2) DBH SDA Gas Bumi dengan porsi 0,5% (nolkoma lima persen) sebesar Rp249.269.491.900,00 (dua ratus empat puluh Sembilan miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.

(2) Rincian perkiraan alokasi DBH SDA Migas Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY