Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat perubahan perencanaan kebutuhan BMN pada RKBMN dan/atau RKTBMN yang telah disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang mengajukan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN kepada Pengelola Barang. (2) Penyampaian perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga. (3) Pengelola Barang meneliti usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN yang diajukan oleh Pengguna Barang. (4) Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengelola Barang menandatangani usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga. (5) Persetujuan usulan perubahan RKTBMN sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id

pada ayat (4) disampaikan kepada Pengguna Barang sebagai dokumen pendukung untuk : a. perubahan pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN; b. digunakan sebagai dasar penelaahan atas revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran. (6) Dalam hal Pengelola Barang menolak usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga. (7) Dalam hal terjadi penolakan atas usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN, Pengguna Barang harus melakukan penyesuaian terhadap usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN dan menyampaikan penyesuaian usulan perubahan RKBMN dan/atau RKTBMN tersebut paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga.