Pasal 5

(1) Pimpinan PTN Badan Hukum melaksanakan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari PNBP paling kurang satu kali. (2) Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pendapatan dan belanja selama tahun anggaran 2014.

(3) Tata cara pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satuan kerja Badan Layanan Umum. (4) Batas waktu pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai langkah- langkah akhir tahun anggaran.