Peraturan Menteri Nomor 221-pmk-011-2010 Tahun 2010 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PIUTANG PAJAK TERTENTU EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI), DAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

(1) Atas utang pajak tertentu eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Atas utang pajak tertentu Televisi Republik INDONESIA (TVRI) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Atas utang pajak tertentu PT. Kereta Api INDONESIA (PT KAI) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (4) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditanggung pemerintah.

(5) Utang pajak yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.292.028.466.101,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. untuk utang pajak eks BPPN sebesar Rp1.086.026.613.632,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah); b. untuk utang pajak TVRI sebesar Rp82.595.602.885,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah); dan c. untuk utang pajak PT KAI sebesar Rp123.406.249.584,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). (6) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan perubahannya. (7) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Tata cara penatausahaan pajak ditanggung pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR