Peraturan Menteri Nomor 220-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
regulation_id: "PERMEN_220-pmk-01-2019_2019" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 220-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW" year: "2019" number: "220-pmk-01-2019" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-220-pmk-01-2019-2019" frbr_uri: "/akn/id/act/permenkeu/2019/220-pmk-01-2019" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-220-pmk-01-2019-tahun-2019" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 220-pmk-01-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-220-pmk-01-2019-2019
Pasal I
Mengubah Lampiran huruf B Lokasi Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem INDONESIA National Single Window dalam Kegiatan Ekspor dan Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan INDONESIA National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan INDONESIA National Single Window (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 778), dengan menambahkan 18 (delapan belas) kantor pabean sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI