Pasal 15

(1) UBL yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan atau Ikhtisar Laporan Keuangan dapat dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1621 a. Teguran tertulis; b. Sanksi administratif, bagi UBL yang tidak mendapatkan dana dari APBN;
c. Usulan pemotongan anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga induknya, untuk UBL yang mendapatkan dana dari APBN. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal UBL terlambat menyampaikan laporan keuangan atau Ikhtisar Laporan Keuangan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam hal UBL tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan sampai dengan penyelesaian laporan keuangan tingkat UAPBUN-PBL periode yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (6) Usulan pemotongan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam hal UBL tidak menyampaikan laporan keuangan atau Ikhtisar Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada UAPBUN-PBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 7. Angka 3 dalam Bab III mengenai Tata Cara Pelaporan Keuangan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 3. Penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan oleh UAP BUN-PBL Setelah menerima laporan keuangan dari UBL Bukan Satker, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca Badan Lainnya. Neraca Badan Lainnya dimaksud menyajikan posisi keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan UBL Bukan Satker dengan ketentuan sebagai berikut: a. Disajikan dalam kelompok Aset Lainnya pada pos Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya; b. Disajikan sebesar nilai ekuitas bersih pada pos tersebut di atas, tidak menyajikan nilai aset dan kewajiban UBL Bukan Satker. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1621 Aset yang terdapat pada UBL Satker atau UBL Bagian Satker tidak dimasukkan ke dalam Neraca Badan Lainnya, karena sudah dikonsolidasikan ke dalam Neraca masing-masing Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga. Selanjutnya, UAP BUN-PBL menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan. Ikhtisar Laporan Keuangan dimaksud disusun berdasarkan: a. Laporan Keuangan UBL Bukan Satker; b. Laporan Keuangan UBL Satker; dan c. Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bagian Satker. Penyusunan ILK dimaksud bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan terkait penguasaan sumber daya dan penggunaan dana yang diterima baik dari APBN maupun dari Pihak Ketiga. ILK digunakan untuk mengikhtisarkan data-data laporan keuangan dari seluruh UBL. ILK merupakan Lampiran dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Agar memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan, maka Neraca dan ILK dapat disertai dengan catatan ringkas. 8.