Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil www.djpp.kemenkumham.go.id

audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. (2) Dalam hal dana kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, dana tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN- Perubahan tahun anggaran berikutnya. (3) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran subsidi harga antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kelebihan pembayaran tersebut harus segera disetor ke Kas Negara oleh Badan Usaha menggunakan Kode Akun 423913 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL).