Pasal 2

(1) Menteri/pimpinan lembaga mengusulkan potensi jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Menteri Keuangan. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan memperhatikan dampak pengenaan kepada masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.