Pasal 25

(1). Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. (2). BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran. (3). BPP melakukan pembayaran atas UP yang dikelola sesuai pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).