Pasal 10

(1) Hibah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. (2) Hibah dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah. (3) Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.