Pasal 6

(1) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a didasarkan pada usulan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai hasil penelitian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.