Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: a. secara langsung; b. melalui pos; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. (3) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berupa:

1. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara INDONESIA maupun Warga Negara Asing; dan
2. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak. b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa:
3. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara INDONESIA maupun Warga Negara Asing;
4. dokumen yang menunjukkan tempat tinggal Wajib Pajak; dan
5. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang. c. Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa:
6. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan

badan dan perubahannya; 2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan; dan 3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang. d. Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa:

1. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;

2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan; dan

3. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang. e. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, berupa:

4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah; dan

5. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah. (4) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berupa:

6. dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara INDONESIA maupun Warga Negara Asing;

7. dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan

8. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat atau instansi berwenang. b. Untuk Wajib Pajak badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, berupa:

9. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;

10. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;

11. dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha; dan

12. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha dari pejabat atau instansi berwenang. c. Untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, berupa:

13. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan badan dan perubahannya;

14. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan;

15. dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha; dan

16. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha dari pejabat atau instansi berwenang.