Pasal 8

(1) Perusahaan dapat melakukan Impor Bahan Baku dari: a. luar daerah pabean; b. Gudang Berikat; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Kawasan Berikat; d. Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Atas Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan umum di bidang impor, termasuk ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: