Pasal 5

(1) Masa berlaku Jaminan Kelayakan Usaha dimulai sejak dicapainya Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat Jaminan Kelayakan Usaha. (2) Surat Jaminan Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tidak berlaku apabila PLS gagal mencapai Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Jaminan Kelayakan Usaha diterbitkan. (3) Untuk Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yang dipersyaratkan untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Jaminan Kelayakan Usaha diterbitkan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Dispensasi penggunaan kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan. (4) Dalam hal Jaminan Kelayakan Usaha diterbitkan setelah penerbitan Dispensasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PLS harus menyampaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Keuangan sebelum berakhirnya masa berlaku Dispensasi penggunaan kawasan hutan. (5) Dalam hal PLS tidak dapat menyampaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Keuangan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Dispensasi penggunaan kawasan hutan, Jaminan Kelayakan Usaha yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.