Pasal 3

(1) Alokasi dana untuk keperluan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. (2) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi.