Pasal 10

(1) Berdasarkan alokasi dana Subsidi Listrik dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) DIPA digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Listrik. (3) Dalam hal pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak mencukupi atau melampaui kebutuhan Subsidi Listrik dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan revisi DIPA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.