Peraturan Menteri Nomor 166-pmk-011-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIOANAL YANG TIDAK MASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Pasal 2
(1) Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghaslan apabila memenuhi syarat sebagai berkut :
a. INDONESIA menjadi anggota-anggota organisasi tersebut ;dan b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dri INDONESIA selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. (2) Organisasi-organisasi internasiional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : a. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah INDONESIA; b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari INDONESIA. (2a) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam, perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Perjanjian Internasional. (2b) Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (3) Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan organisasi- organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. bukan Warga Negara INDONESIA; dan b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari INDONESIA. 2. Mengubah Lampiran angka IV dengan menghapus butir 50 dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 65, sehingga Lampiran angka Romawi IV berbunyi sebagai berikut : IV. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:
Asean Secretariat
SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
ACE (The ASEAN Centre for Energy)
NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
Plan International Inc.
PCI (Project Concern International)
IDRC (The International Development Research Centre)
Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik INDONESIA
NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
The Commission of The European Communities
OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)
World Relief Cooperation
APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)
SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)
IPC (The International Pepper Community)
APCC (Asian Pacific Coconut Community)
INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)
People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope
CIP (The International Potato Centre)
ICRC (The International Committee of Red Cross)
Terre Des Hommes Netherlands
Wetlands International
HKI (Helen Keller International, Inc.)
Taipei Economic and Trade Office
Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia
KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
Save the Children-US dan Save the Children-UK
CIFOR (The Center for International Forestry Research)
Islamic Development Bank
Kyoto University-Jepang
ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)
Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation
Winrock International
Stichting Tropenbos
The Moslem World League (Rabithah)
NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
HSF (Hans Seidel Foundation)
DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)
WCS (The Wildlife Conservation Society)
BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
ASEAN Foundation
SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
IMC (International Medical Corps)
KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)
Asia Foundation
The British Council
CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)
CCF (Christian Children's Fund)
Dihapus
CWS (Church World Service)
The Ford Foundation
FES (Friedrich Ebert Stiftung)
FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
IRRI (International Rice Research Institute)
Leprosy Mission
OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
WE (World Education, Incorporated, USA)
JICA (Japan International Cooperations Agency)
JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
KOICA (Korea International Cooperation Agency)
ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)
JETRO (Japan External Trade Organization)
International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies (IFRC)
ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector)
ICMC (International Catholic Migration Commission)
Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN