Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Perwakilan dan Satker Atase Teknis. (2) Satker Atase Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Satker Atase Pertahanan (Athan). (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Atase Pertahanan (Athan) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.