Pasal 3

(1) Direktur Jenderal Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan selaku KPA membuat Perjanjian Kerja dengan PT Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero) berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).

(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan selaku KPA dan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero). (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:

a. para pihak yang melakukan perjanjian;

b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;

c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d. nilai atau kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;

e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

f. Ketentuan mengenal cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan

g. penyelesaian perselisihan.