regulation_id: "PERMEN_154-pmk-03-2009_2009" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-03-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEKPAJAK PENGASILAN" year: "2009" number: "154-pmk-03-2009" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-154-pmk-03-2009-2009" frbr_uri: "/akn/id/act/permenkeu/2009/154-pmk-03-2009" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-154-pmk-03-2009-tahun-2009" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-03-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEKPAJAK PENGASILAN

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-154-pmk-03-2009-2009

Pasal I

pasal.id

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan diubah dan di antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: (1) Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara INDONESIA dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. (1a) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(1b) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan: a. Pemilik; b. Komisaris; c. Direksi; atau d. Pengurus,

dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri Keuangari ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2009

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA