Pasal 5

(1) Dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers ditagihkan secara bulanan. (2) Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara mengajukan tagihan pembayaran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers untuk bulan berkenaan kepada KPA. (3) Dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers dicairkan setelah dilakukan verifikasi dokumen. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihan dan verifikasi dokumen diatur oleh KPA. www.djpp.kemenkumham.go.id