Pasal 60

pasal.id

(1) Hibah Aset dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (2) Hibah Aset harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKS. (3) Hibah Aset dilakukan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.