Pasal 13

pasal.id

(1) Pihak yang dapat menyewa Aset meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta; d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara; dan e. Badan hukum lainnya. (2) Pemerintah Daerah dapat diperlakukan sebagai penyewa sepanjang Aset yang disewa digunakan tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.