Pasal 32

(1) Kenaikan jabatan bagi Asisten Pemeriksa Pajak, dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih

tinggi; c. memenuhi HKM; d. setiap unsur Nilai Kinerja PNS selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin; f. lulus Uji Kompetensi untuk jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak yang akan diduduki; dan g. tersedia LKJF pada Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak yang akan diduduki. (2) Dalam hal untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asisten Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak; b. pembuatan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan; c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan; d. penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak; e. pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak; dan f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak. (4) Bagi Asisten Pemeriksa Pajak yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 4 (empat). (5) Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jabatan sebelumnya. (6) Kegiatan pengembangan profesi Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c (7) Usul kenaikan jabatan Asisten Pemeriksa Pajak disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan. (8) Usul kenaikan jabatan bagi Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima

secara lengkap paling lambat: a. tanggal 15 November tahun sebelumnya untuk Asisten Pemeriksa Pajak yang akan naik pangkat periode April; dan b. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk Asisten Pemeriksa Pajak yang akan naik pangkat periode Oktober. (9) Penetapan kenaikan jabatan bagi Asisten Pemeriksa Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Asisten Pemeriksa Pajak yang memiliki kelebihan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. (11) Asisten Pemeriksa Pajak yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol). (12) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan kenaikan jabatan dilakukan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.