Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKEU Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 129-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATANYA

regulation_id: "PERMEN_129-pmk-011-2013_2013" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 129-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATANYA" year: "2013" number: "129-pmk-011-2013" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-129-pmk-011-2013-2013" frbr_uri: "/akn/id/act/permenkeu/2013/129-pmk-011-2013" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-129-pmk-011-2013-tahun-2013" source: "pasal.id"

Peraturan Menteri Nomor 129-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATANYA

Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-129-pmk-011-2013-2013

Pasal I

pasal.id

Mengubah butir 1, menghapus butir 3, dan menambahkan 1 (satu) butir menjadi butir 4 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk www.djpp.kemenkumham.go.id

Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2007; dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut: DAFTAR NAMA ORGANISASI INTERNASIONAL:
  3. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Secretariat
  4. ASEAN Foundation
  5. Dihapus
  6. AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) Secretariat

Pasal II

pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id