Peraturan Menteri Nomor 126-pmk-07-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURANDANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
2. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
4. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
5. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
6. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan. 15. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(1) Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (2) Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, RPJMD, dan RKPD. (3) Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur. (4) Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari.

(1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. (2) Penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional; b. kesesuaian antara usulan dengan Perdais; c. kewajaran nilai program dan kegiatan; d. asas efisiensi dan efektivitas; dan e. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan. (3) Hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian. (4) Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal. (6) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Anggaran pada minggu ketiga bulan Januari. (2) Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya. (3) Menteri MENETAPKAN pagu indikatif dan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam APBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

(1) Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN. (2) Berdasarkan pagu dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan. (3) Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan PRESIDEN mengenai rincian APBN.

(1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan, Gubernur dapat mengajukan usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan. (2) Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5). (3) Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan masing-masing urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN. (4) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Dana Keistimewaan MENETAPKAN: a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan b. Direktur Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PPA BUN Pengelolaan Transfer (2) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari

Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, sebesar 15% (lima belas persen); b. tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

(1) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I disertai dengan: a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; b. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa; c. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I; d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan e. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap II dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan: a. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa; b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II; c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Penyaluran Dana Keistimewaan Tahap III dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan: a. SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa; b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III; c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (4) Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapai 80% (delapan puluh persen). (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY. (2) Khusus untuk Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), selain diverifikasi berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah DIY juga diverifikasi berdasarkan sisa Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1). (4) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diverfikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 1 November. (2) Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa, maka penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai dengan Surat Kuasa. (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana Keistimewaan diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (2) Tata cara penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (3) Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan

penambah pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya. (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran, sisa Dana Keistimewaan tersebut diperhitungkan dengan penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya. (3) Gubernur DIY dapat menggunakan sebagian sisa anggaran Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut: (4) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan rincian rencana penggunaan; (5) Laporan Tahap Akhir Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan tahun anggaran sebelumnya telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; (7) Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan tahun anggaran sebelumnya belum diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait; (8) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta merupakan kewenangan keistimewaan yang telah direncanakan untuk dibiayai pada tahun anggaran berikutnya dari Dana Keistimewaan.

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala. (2) Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

Untuk Tahun Anggaran 2015, penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. tahap II, sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY