Peraturan Menteri Nomor 119-pmk-08-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208PMK052010 TENTANG TARIF LAYANAN BDAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
regulation_id: "PERMEN_119-pmk-08-2015_2015" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 119-pmk-08-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208PMK052010 TENTANG TARIF LAYANAN BDAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN" year: "2015" number: "119-pmk-08-2015" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-119-pmk-08-2015-2015" frbr_uri: "/akn/id/act/permenkeu/2015/119-pmk-08-2015" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-119-pmk-08-2015-tahun-2015" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 119-pmk-08-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208PMK052010 TENTANG TARIF LAYANAN BDAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-119-pmk-08-2015-2015
Pasal I
Ketentuan huruf A angka 1 Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Reguler, berupa Ujian Saringan Masuk STAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010, diubah sehingga menjadi sebagai berikut: A. PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REGULER No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp.) Keterangan
- Ujian Saringan Masuk STAN: a. Program Diploma I dan III per pendaftar 250.000 berlaku sejak Ujian Saringan Masuk Tahun Akademik 2015/2016 b. Program Diploma III Khusus per pendaftar 0 c. Program Diploma IV per pendaftar 0
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
