Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN
regulation_id: "PERMEN_116_2025" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN" year: "2025" number: "116" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-116-2025" frbr_uri: "/akn/id/act/permenkeu/2025/116" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-116--tahun-2025" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 116 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-116-2025
Pasal I
Lampiran huruf E dan huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 982) diubah sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN
A. Tetap. B. Tetap. C. Tetap. D. Tetap. E. DAFTAR PEKERJAAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN KESEMPATAN MELEWATI BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN NO DAFTAR PEKERJAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional 2 Penanganan Tuberkulosis (TB) Kementerian Kesehatan 3 Peningkatan Kualitas Rumah Sakit Daerah Kementerian Kesehatan 4 Revitalisasi Sekolah dan Madrasah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum 5 Sekolah Unggul Garuda Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 6 Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum 7 Kartu INDONESIA Pintar (KIP) Kuliah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama 8 Program INDONESIA Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum 9 Kartu Sembako Kementerian Sosial 10 Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi Kementerian Pekerjaan Umum 11 Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kementerian Pekerjaan Umum 12 Kampung Nelayan Merah Putih Kementerian Kelautan dan Perikanan 13 Peningkatan Produksi Garam Kementerian Kelautan dan Perikanan 14 Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Kementerian Kelautan dan Perikanan
NO DAFTAR PEKERJAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 15 Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi (Jargas Kota/Pipa Gas Transmisi) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 16 Listrik Pedesaan (Lisdes) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 17 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 18 Cetak Sawah Kementerian Pertanian 19 Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kementerian Kesehatan 20 Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial 21 Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III Kementerian Kesehatan 22 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kementerian Kesehatan 23 Digitalisasi Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 24 Pembangunan DPT PLTMH Gunung Halu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 25 Pengembangan Budi Daya Perikanan Darat Sistem Bioflok Kementerian Kelautan dan Perikanan 26 Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Pekerjaan Umum 27 Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum 28 Pembangunan Ibu Kota Negara Kementerian Pekerjaan Umum 29 Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kementerian Pekerjaan Umum 30 Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Kementerian Pekerjaan Umum 31 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 32 Penguatan Swasembada Pangan serta Pengembangan Ekonomi Biru Kementerian Pekerjaan Umum 33 Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum 34 Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan dan Irigasi Kementerian Pekerjaan Umum
NO DAFTAR PEKERJAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 35 Proyek Strategis Nasional Pembangunan Tanggul Pantai Kementerian Pekerjaan Umum 36 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik terdampak Peristiwa Aksi Demonstrasi Kementerian Pekerjaan Umum 37 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat Kementerian Pekerjaan Umum 38 Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Kementerian Pekerjaan Umum 39 Revitalisasi Situ Konservasi di Bayangkara Park Polda Bangka Belitung Kementerian Pekerjaan Umum 40 Pekerjaan yang masuk dalam Penanggulangan Bencana Seluruh Kementerian/Lembaga 41 Pekerjaan untuk mendukung kegiatan Kepresidenan Seluruh Kementerian/Lembaga
F. DAFTAR PEKERJAAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN KESEMPATAN MELEWATI BATAS AKHIR TAHUN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM NO DAFTAR PEKERJAAN/PROGRAM BIDANG BLU 1 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN BLU Bidang Kesehatan 2 Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan BLU Bidang Kesehatan 3 Program Pendidikan Tinggi BLU Bidang Pendidikan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi BLU Bidang Pendidikan 5 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BLU Bidang Lainnya: Telekomunikasi 6 Program Pengembangan Kawasan Strategis BLU Bidang Lainnya: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 7 Program yang masuk dalam Penanggulangan Bencana Seluruh Bidang BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 8 Program untuk mendukung kegiatan Kepresidenan Seluruh Bidang BLU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA