Pasal 20

(1) Publikasi data dan informasi terkait Obligasi Daerah dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. (2) Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah hanya dapat melakukan publikasi data dan informasi mengenai Obligasi Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari gubernur, bupati, atau walikota.