Pasal 47

(1) Kegiatan inventarisasi dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dapat diberlakukan terhadap:

a. Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

b. Aset Bekas Milik Asing/Cina;

c. Aset hasil sitaan/tegahan/rampasan yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara;

d. Aset Bank Dalam Likuidasi yang telah diserahkan Bank INDONESIA (dalam hal ini Tim Likuidasi) kepada Departemen Keuangan;

e. Aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);

f. Benda cagar budaya/benda berharga asal muatan kapal tenggelam yang telah ditetapkan sebagai BMN; dan

g. Aset yang dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.