Pasal 2

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk Pembiayaan Infrastruktur;

b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau

c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

(2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:

a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;

b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services);

c. Penyertaan modal (equity investment);

d. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau

e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri.