Pasal 43

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.