Pasal 15

(1) Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Bidang Kesehatan di daerah dilaksanakan secara mandiri atau terpadu oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran, Unit Eselon I (satu) pengampu DAK Fisik Bidang Kesehatan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan memperhatikan: a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; b. capaian keluaran kegiatan terhadap target/sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan; c. realisasi penyerapan dana setiap subbidang; d. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen

rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan; e. kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan; f. pencapaian hasil, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan; dan g. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.