Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

   REPUBLIK INDONESIA, 

                           ttd.  



      AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 188

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2012. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk disusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda/Yatim- Piatu, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia. Mengingat jasa dan pengorbanan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah dan berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, negara wajib memberikan penghargaan yang berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda/Yatim- Piatu, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada Veteran Republik Indonesia yang terdiri atas Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Republik Indonesia. Sebagaimana . . .

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia bahwa Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Veteran Republik Indonesia yang berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat sedangkan Veteran Perdamaian Republik Indonesia mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL