Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKES Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2013 tentang REGIONALISASI POLITEKNIK KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 1

Politeknik Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terbagi atas 4 regional sebagai berikut:

  1. Regional I terdiri dari: a. politeknik kesehatan Jakarta I; b. politeknik kesehatan Banten; c. politeknik kesehatan Tasikmalaya; d. politeknik kesehatan Denpasar.

www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Regional II terdiri dari: a. politeknik kesehatan Manado; b. politeknik kesehatan Kendari; c. politeknik kesehatan Palu; d. politeknik kesehatan Maluku; e. politeknik kesehatan Ternate; f. politeknik kesehatan Gorontalo; g. politeknik kesehatan Mamuju.
  2. Regional III terdiri dari: a. politeknik kesehatan Aceh; b. politeknik kesehatan Banjarmasin; c. politeknik kesehatan Kalimantan Timur; d. politeknik kesehatan Palangkaraya; e. politeknik kesehatan Mataram; f. politeknik kesehatan Kupang; g. politeknik kesehatan Jaya pura; h. politeknik kesehatan Sorong.
  3. Regional IV terdiri dari: a. politeknik kesehatan Riau; b. politeknik kesehatan Padang; c. politeknik kesehatan Jambi; d. politeknik kesehatan Palembang; e. politeknik kesehatan Pangkal Pinang; f. politeknik kesehatan Tanjung Pinang.

Pasal 2

Penetapan regionalisasi politeknik kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan dalam rangka pengenaan tarif jasa pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

(1) Politeknik kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) baru, yang belum mendapatkan persetujuan tarif dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menggunakan tarif sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. (2) Politeknik kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Regional I terdiri dari:

  1. politeknik kesehatan Jakarta II;
  2. politeknik kesehatan Yogyakarta. b. Regional III : politeknik kesehatan Pontianak c. Regional IV terdiri dari:
  3. politeknik kesehatan Bengkulu;
  4. politeknik kesehatan Tanjung Karang. (3) Politeknik kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tidak lagi menggunakan tarif sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2013 setelah ditetapkannya tarif politeknik kesehatan Badan layanan Umum (BLU) oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2013 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

Referensi Silang (1)
PP 21/2013 — JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA...