Pasal 5

AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk: a. menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah; b. menyusun pedoman konsumsi pangan; c. menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu; d. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi; e. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat; f. menetapkan Acuan Label Gizi (ALG); g. mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan; h. mengembangkan produk pangan olahan; i. menentukan garis kemiskinan; j. menentukan besaran biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan;
k. menentukan upah minimum; dan l. kebutuhan lainnya.