PERMENKES
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PERAKTIK TERAPIS WICARA
Pasal 23
BAB 4 — PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Terapis Wicara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktik Terapis Wicara dalam Peraturan Menteri ini. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pencabutan SIPTW dan/atau SIKTW.
