Pasal 12

(1) Menteri, bupati/wali kota, dan pimpinan rumah sakit milik pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan persyaratan dan kewajiban rumah sakit milik pemerintah daerah dan Penerima Tunjangan Khusus; dan b. tahapan pemberian Tunjangan Khusus. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan. (5) Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia kesehatan.